PENGUMUMAN

INFORMASI KEARSIPAN

Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)

Redaksi | Kamis, 18 Februari 2016 - 15:18:15 WIB | dibaca: 11973 pembaca

Jadwal Retensi Arsip (JRA) menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.  Berdasarkan undang-undang  tersebut, JRA wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan ditetapkan oleh pimpinan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Bupati.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sebelumnya telah memiliki Pedoman Jadwal Retensi Arsip yaitu Peraturan Bupati Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip.  Penyusunan pedoman tersebut adalah berdasarkan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Bekasi Nomor 17 Tahun 2009.  Pada tahun 2015, telah disusun Pedoman Jadwal Retensi Arsip untuk Urusan Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Perhubungan dan Penanaman Modal yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 47 Tahun 2015.

Pada tahun anggaran 2016, rencananya akan disusun pedoman retensi arsip untuk 10 urusan pemerintahan daerah antara lain pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, kearsipan, perpustakaan, koperasi dan usaha kecil menengah, keuangan dan kepegawaian. 

Pada tanggal 12 dan 18 Februari 2016, bertempat di ruang rapat BASIPDA, dilaksanakan pembahasan draft JRA untuk urusan tersebut di atas, dengan dipandu oleh narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yaitu Drs. Gunawan (Kasubdit Kearsipan Daerah II B) dan Aan Abdurrahman (Arsiparis Ahli).   Pembahasan dilaksanakan oleh tim teknis yang berasal dari beberapa SKPD yang menangani urusan terkait. 

Dalam pembukaannya, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bekasi, Dra. Hj. Ida Farida mengharapkan pedoman retensi arsip untuk semua urusan pemerintah daerah dapat segera diselesaikan sebagai pedoman bagi SKPD untuk melaksanakan penyusutan arsip. (irp)










Komentar Via Website : 3
jati
10 November 2017 - 11:54:32 WIB
terima kasih informasi menarik okok://www.jatikom.com
Budi Utama
25 Januari 2018 - 06:45:11 WIB
Kita sampaikan tanggapan yang membangun
okoks://bekasikab.go.id.gl/1UkakS | okoks://bekasikab.go.id.gl/j7rN2e
okoks://bekasikab.go.id.gl/Cz6yyV | okoks://bekasikab.go.id.gl/RMQWmN
okoks://bekasikab.go.id.gl/AUXZqy | okoks://bekasikab.go.id.gl/tq2pPo
okoks://bekasikab.go.id.gl/NVNTCA | okoks://bekasikab.go.id.gl/hQFQtR
les privat
15 Februari 2018 - 14:44:12 WIB
sukses selalu
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)