PENGUMUMAN

INFORMASI KEARSIPAN

PENYUSUNAN PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

Redaksi | Senin, 29 Februari 2016 - 08:11:19 WIB | dibaca: 7286 pembaca

Dalam pengelolaan arsip dinamis, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan bahwa setiap pencipta arsip wajib memiliki 4 instrumen kearsipan, antara lain Tata Naskah Dinas, Pedoman Klasifikasi Arsip, Jadwal retensi Arsip dan Pedoman Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.  Keempat instrumen ini berperan penting dalam daur hidup arsip, mulai dari suatu arsip diciptakan, digunakan dan dipelihara, serta disusutkan.

Pada tahun anggaran 2016 ini, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bekasi menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip.  Sebelumnya, BASIPDA juga telah dan sedang menyusun Peraturan Bupati Bekasi tentang Jadwal Retensi Arsip.  Menurut narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Drs. Gunawan (Kasubdit Kearsipan Daerah II B), penyusunan kedua instrumen pengelolaan arsip ini sangat sinergis, karena keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi dalam perumusan jenis arsip yang wajib dicantumkan dalam kedua pedoman tersebut.

Dalam rapat penyusunan Pedoman Klasifikasi Arsip yang dilaksanakan pada hari Kamis 18 Februari 2016, juga hadir narasumber dari Kementrian Dalam Negeri, yang diwakili oleh Rusel Simarangkir, SE, Kepala Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri.  Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan bahwa penyusunan Pedoman Klasifikasi Arsip untuk Pemerintah Daerah harus mengikuti pedoman yang telah diberikan oleh Kemendagri, yaitu Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.  Namun demikian, dengan tidak mengurangi point-point yang terdapat pada pedoman Kemendagri, Pemerintah Daerah diperbolehkan menambah klasifikasi arsip apabila terdapat urusan yang belum tercakup dalam pedoman tersebut.

Selain dari unsur BASIPDA, Tim teknis Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kalsifikasi Arsip juga melibatkan unsur-unsur dari SKPD lainnya yaitu dari BAPPEDA, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan serta Bagian Organisasi. Rapat yang dibuka oleh Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah ini rencananya akan dilaksankan beberapa kali guna membahas dan menyempurnakan draft Peraturan Bupati ini, yang dirasa sangat penting bagi admisitrasi pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pedoman dalam penomoran, pemberkasan dan penyusutan arsip.










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)