PENGUMUMAN

KOLOM LITERASI

Maulana Munazat, ST

Resensi : Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia

Redaksi | Senin, 11 Desember 2017 - 14:07:47 WIB | dibaca: 263 pembaca

Kebudayaan dan kekuasaan selalu mempunyai hubungan yang khas. Kebudayaan yang lahir dari rahim masyarakat selalu mempunyai peluang untuk digunakan sebagai alat legitimasi oleh pemegang kekuasaan. Rezim penguasa selalu menjadikan kebudayaan sebagai objek yang harus dikendalikan dan selanjutnya digunakan sebagai alat untuk membentuk wacana dan kemudian melanggengkan kekuasaannya.

Kebudayaan Indonesia telah lama menjadi  fokus  perhatian Negara. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan pemerintahan sendiri, kebijakan budaya telah berupaya untuk mendefinisikan dan mendiseminasikan sebuah versi budaya yang terkait dengan bahasa, sejarah, aliansi, dan tujuan Negara. Seiring meningkatnya sumber daya dikendalikan oleh Negara, versi budaya nasional yang demikian itulah yang menyebar di seluruh Indonesia. Setiap warga Indonesia harus menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia versi Negara. Budaya nasional yang demikian itu seharusnya tidak boleh diterima begitu saja tanpa sikap kritis.

Membuka selubung relasi antara kebudayaan dan kekuasaan merupakan cara untuk melihat bagaimana kekuasaan memainkan kekuatannya untuk mengendalikan rakyatnya melalui kebudayaan. Tangan-tangan kekuasaan yang mengendalikan kebudayaan dapat terlihat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim penguasa pada setiap masa. Terbukanya selubung relasi tersebut harus dapat memberikan penyadaran terhadap masyarakat, sehingga setiap kebijakan kebudayaan yang lahir dapat dilihat secara kritis oleh masyarakat.

Kebijakan budaya yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda tetap memisahkan kebijakan untuk Eropa dan pribumi. Pemisahan ini didasari atas perspektif kolonial atas pribumi yang memandang Eropa lebih berbudaya dari pribumi. Dari perspektif ini kemudian pemerintah kolonial berusaha melakukan “pembudayaan” terhadap pribumi melalui sensor terhadap buku bacaan yang ada pada saat itu. Kegiatan ini kemudian terwujud melalui pendirian Commissie voor de Volkslectuur di tahun 1908 yang mempelajari bacaan populer di masyarakat. Pada tahun 1917 lembaga ini berubah menjadi Kantor voor de Volkslectuur (Kantor Urusan Kesusastraan). Selain melakukan misi “pembudayaan” masyarakat jajahan, lembaga ini sebenarnya juga melakukan sensor terhadap buku-buku bacaan yang dapat membangkitkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial.

Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia memetakan pengaruh perubahan politik penting terhadap kebijakan budaya oleh Negara: dari pemerintahan kolonial Belanda, pendudukan Jepang, pembunuhan dan represi terhadap kaum komunis pada tahun 1965-an, hingga kembalinya pemerintah demokratis. Tod Jones juga menyelidiki perubahan social yang lebih luas seperti nasionalisme dan budaya konsumen. Buku ini memakai konsep kebijakan budaya otoritarian, yang mengulas kebijakan budaya di Indonesia dari zaman kolonial sampai era reformasi.

Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia menyajikan paling tidak dua hal penting. Yaitu sejarah kritis tentang publikasi budaya Negara dan taman Budaya dan Dewan Kesenian. Penggunaan bab-bab studi sejarah dan studi kasus oleh Tod jones menangkap perubahan kebijakan budaya dari Negara pusat dan hasil-hasilnya yang beragam di seluruh Indonesia. Cara ini menyediakan alat untuk keterlibatan kritis dengan budaya nasional yang akan menantang pembaca berfikir tentang peran kebijakan budaya pada masa sekarang ini











Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)