PENGUMUMAN

KOLOM LITERASI

Kahfi Ananda Giatama, S.Sos

RESENSI BUKU : KEKERASAN BUDAYA PASCA 1965

Redaksi | Minggu, 13 Agustus 2017 - 00:55:37 WIB | dibaca: 859 pembaca

Judul: Kekerasan Budaya Pasca 1965

Penulis: Wijaya Herlambang

Penerbit: Marjin Kiri

Tahun: 2015

Halaman: xiv, 334 halaman

Tajuk utama salah satu media massa berbunyi “Cyber Bullying Semakin Merajalela, Pemerintah Canangkan Internet Sehat” merupakan salah satu bukti bahwa belakangan ini ternyata bentuk kekerasan sudah semakin bervariasi bentuknya. Dewasa ini kekerasan sudah tidak kontekstual untuk diasosiasikan dengan gebukan bogem mentah atau poporan senjata tajam.

Ada banyak moda yang mampu menyalurkan tindakan-tindakan kekerasan, seperti kasus cyber bullying diatas menunjukkan bahwa kekerasan tidak harus dilakukan dengan bertatap muka, cukup dengan 140 karakter saja kita mampu untuk menyakiti perasaan. Dengan kata pedas nan sarkas, jika beruntung akan menimbulkan terapi kejut yang berujung pada ketimpangan kondisi psikologis bagi korban.

Bentuk paling kuno dari kekerasan adalah kekerasan fisik seperti perkelahian, pembunuhan, tawuran antar kelompok serta pemerkosaan. Namun kemajuan jaman juga menghadirkan alternatif teranyar untuk masyarakat agar mampu menyalurkan emosi dan tindakan persekusi tanpa meninggalkan jejak dan menyebabkan dirinya menjadi target operasi aparat.

Dalam perspektif psikologis, kekerasan psikologis lah yang paling mendapatkan perhatian besar. Kasus bullying menggunakan perantara fisik maupun maya berperan aktif menciptakan kekerasan psikologis, bagaimana melalui kata-kata serta hujatan yang korban temukan pada linimasi akun sosial media mereka secara tidak langsung menimbulkan perasaan minder, merasa dikucilkan dan merasa berbeda.

Fenomena itu jamak dijumpai terutama ketika penggunaan sosial media mengingkat tajam, pembunuhan karakter melalui hujatan dan cibiran menjadikan kekerasan psikologis hal yang tidak sulit untuk ditemukan.

Mundur jauh kebelakang, tepatnya seputar peristiwa kup yang diyakini oleh sebagian phak dilakukan oleh PKI. Lazim disebut G30S/PKI. Peristiwa yang menjadi legitimasi bagi pembantaian jutaan bahkan ribuan simpatisan komunis serta transisi pemerintahan dari Orde Lama menuju Orde Baru merupakan praktik apik dari bentuk kekerasan itu sendiri.

Kekerasan mulai menunjukkan batang hidungnya manakala jutaan simpatisan komunis dijatuhi hukuman mati tanpa diberikan pembelaan yang terjadi pada 1 hingga 5 Oktober, itu sejatinya hanyalah fase pertama dari merebaknya penggunaan praktik kekerasan. Setelah itu kekerasan struktural coba diimplementasikan oleh rejim penguasa, yakni Orde Baru untuk menumpas komunisme sampai ke akar sekaligus menjustifikasi kekerasan itu sendiri di mata masyarakat.

Lalu apa itu kekerasan struktural? Menurut sosiolog ternama, John Galtung, bahwa kekerasan struktural ialah kekerasan yang berbentuk suatu sistem yang secara tidak sadar berusaha untuk menjustifikasi peristiwa atau tindakan yang benar karena normal dilakukan dan diyakini oleh banyak pihak. Sampai disini, kekerasan struktural berusaha meyakinkan masyarakat untuk mewarisi sifat ideologis anti-komunis.

Sebagai contoh, dalam satu kesempatan saya secara tidak sengaja menemukan bahwa linimasi akun Facebook terdapat beberapa pelapak yang secara serentak mempublikasikan buku terbaru yang sudah selesai dicetak, setelah itu saya merasa – entah cepat atau lambat – saya harus segera membeli buku tersebut. Itulah kekerasan struktural, meyakini bahwa kegiatan membeli buku terbaru itu suatu tindakan yang normal padahal mungkin saja terdapat kebutuhan yang lebih primer untuk dibeli.

Dengan kata lain, buku ini kian terasa penting mengingat mengungkap praktik rejim Orde Baru yang menggunakan kekerasan struktural untuk memaksa masyarakat meyakini bahwa komunis adalah dalang dibalik kup berdarah dan musuh bersama negara ini. Maka buku ini menggunakan pendekatan sosiologis dalam mengilhami definisi kekerasan itu sendiri.

Untuk menciptakan suatu tatanan yang mewarisi ideologi anti-komunis, rejim Orde Baru menggunakan medium budaya dan linguistik sebagai alat legitimasi kekerasan itu sendiri. Budaya dan linguistik yang nantinya melanggengkan ideologi anti-komunis kepada masyarakat Indonesia meskipun Orde Baru nantinya lengser pada tahun 1998.

Agen-agen kebudayaan dieksploitasi – atau bisa dikatakan bersekutu – dengan rejim untuk mewariskan ideologi anti-komunis melalui produk budaya seperti cerpen, novel dan film. Tercatat semenjak berakhirnya kup 1965, banyak sekali cerpen dan novel yang menangkat peristiwa tersebut sebagai latarbelakang cerita.

Namun tak sembarang plot yang ditetapkan pada banyak cerpen dan novel tersebut, tak jarang juga fakta mengenai 1965 yang bisa menimbulkan ekses perlawanan kemudia dipelintir. Begitu juga dengan pembuatan film Pengkhianatan G30S/PKI ialah bentuk kekerasan budaya yang paling melekat dalam banyak ingatan.

Kekerasan budaya tersebut tercermin melalui alur cerita dan karakterisasi tokoh yang berusaha menampilkan komunis sebagai musuh bersama, manusia dengan sifat barbar, ateis dan brutal. Pergulatan psikologis – membantu keluarga komunis atau tidak sampai hati menyiksa para simpatisan komunis ketika tokoh utama berperan sebagai tukang jagal – merupakan dalih sempurna yang membawa pembaca melupakan bentuk kekerasan yang tidak sedikitpun ditutup-tutupi.

Begitupun sama halnya dalam versi filmnya, kekerasan tidak disembunyikan sama sekali. Praktik pemukulan, penembakan sampai penyiletan para korban divisualisasikan sangat dramatis dan menyayat hati. Para korban ditampilkan sebagai seorang prajurit dengan jiwakostra tinggi, kepala keluarga yang harmonis, pribadi yang berani semakin meligitimasi komunis sebagai pembunuh anak terbaik bangsa.

Para agen-agen kebudayaan yang sebagian masih hidup saat ini, berlatarbelakang sebagai jurnalis dan aktivis politik yang sudah pasti memiliki kemampuan dalam memanipulasi diksi dan memainkan anagram yang sarat akan bentuk alegori. Itulah yang dimaksud penulis sebagai kekerasan linguistik. Kata-kata seperti bantai, bunuh, ateis berpengaruh kepada pemahaman pembaca yang berujung pada proses penghakiman massal terhadap komunis.

Berkat kekerasan budaya dan linguistik yang ditunjukkan oleh penulis dalam buku ini, memberikan pembaca pandangan yang lebih komprehensif terutama dalam upayanya menafsirkan peristiwa kup 1965. Pembaca disuguhkan pandangan alternatif bahwa peristiwa kup 1965 tidaklah berkutat seputar perebutan kekuasaan yang sangat politis, melainkan turut melibatkan perebutan yang ideologis terutama mengenai tradisi sastra Indonesia yang hendak dibangun.

Sebelum mengakhiri pembahasan, sekali lagi buku ini berusaha menjelaskan bahwa kekerasan dewasa ini tidak selalu berbentuk fisik, bahkan hal yang kita anggap sarat keindahan dan estetika – sastra dan film – tak luput menjadi bagian propaganda segelintir oknum untuk normalisasi kekerasan.

 

NB: Gambar diperoleh dari goodreads.com










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)