PENGUMUMAN

INFORMASI KEARSIPAN

SOSIALIASI PERBUP TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Redaksi | Jumat, 26 Mei 2017 - 07:32:27 WIB | dibaca: 1439 pembaca

Selasa, 23 Mei 2017, bertempat di Gedung Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi,  dilaksanakan kegiatan Sosialiasi Peraturan Bupati mengenai Penyelenggaraan Kearsipan. Perbup tersebut tidak lain adalah Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Kearsipan.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi Dra. Hj. Ida Farida,M.Si menyampaikan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik untuk mewujudkan good governance berdasarkan asas-asas penyelengaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, yang harus didukung dengan tata kelola administrasi birokrasi yang baik.  Hal ini menunjukkan peranan arsip yang penting dan strategis, karena pemerintahan yang baik dapat dilihat dari keberadaan dan ketersediaan informasi yang dihasilkan dari pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik dan terpercaya pada pemerintahan daerah akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik, serta penyediaan alat bukti bagi kepentingan lain

Selanjutnya Dra.Hj. Ida Farida, M.Si juga menyampaikan mengenai pentingnya keberadaan record center (pusat arsip) sebagai pusat pengelolaan arsip di setiap perangkat daerah termasuk UPTD, yang dikelola di bawah koordinasi Unit Kearsipan.  Dan untuk mendukung pengelolaan arsip yang baik, maka setiap perangkat daerah harus menyediakan anggaran untuk ketersediaan sarana dan prasarana record center.

Pada kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari perangkat daerah dan dari UPTD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi ini mengadirkan narasumber dari Arsip Nasional Repulik Indonesia (ANRI), yaitu Drs. Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Kasubdit Kearsipan Daerah Wilayah IIb serta fungsional Arsiparis Ahli dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi, yaitu Irwan Permana, S.TP.

DI awal penyampaian materi, Drs. Gunawan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi atas prestasi yang telah diraih di bidang kearsipan, yaitu sebagai Juara Pertama Lomba Lembaga Kearsipan Daerah Terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat.  Serta saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mewakili Provinsi Jawa Barat untuk bersaing dengan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dalam rangka Lomba LKD Terbaik tingkat Nasional.  Beliau menyampaikan, bahwa salah satu modal terkuat Kabupaten Bekasi dalam mengikuti lomba tersebut adalah karena telah dimilikinya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Perbup) mengenai penyelenggaraan kearsipan.  Menurut Gunawan, konten dari Perbup No 48 Tahun 2014 ini telah mewakili semua aspek yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Bekasi, diantaranya pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, sumber daya kearsipan, sarana dan prasarana, sistem informasi kearsipan, layanan jasa kearsipan, penanganan keadaan darurat dan pembinaan kearsipan.  

Irwan Permana, STP, yang pernah meraih Juara II Arsiparis Teladan Kategori Keahlian Tingkat Nasional memaparkan beberapa hal teknis yang diatur di dalam Perbup No 48 Tahun 2014, antara lain mengenai penciptaan arsip, pengurusan naskah dinas, pemberkasan dan penyusutan arsip.  Sesuai dengan perbup tersebut, penciptaan arsip harus sesuai dengan pedoman tata naskah dinas yang saat ini diatur melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34 Tahun 2010 yang di dalamnya mengatur di antaranya format surat, jenis kertas, jenis huruf, penggunaan kop dan lambang daerah dan aturan-aturan lainnya.  Sementara itu untuk pengurusan naskah dinas, sarana yang digunakan anatara lain adalah kartu disposisi serta kartu kendali yang terdiri atas kartu kendali surat masuk dan kartu kendali surat keluar.  Menurut arsiparis ahli ini, sebagai konsekuensi dari Perbup No 48 Tahun 2014 maka setiap Perangkat  Daerah wajib untuk menyediakan sarana-sarana yang digunakan untuk pengelolaan arsip tersebut, termasuk sarana dan prasarana pemberkasan arsip. (irp) 

 

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)